Hak-hak Yang Dimiliki Anak Berkebutuhan Khusus

Hak-hak Yang Dimiliki Anak Berkebutuhan Khusus

Heri Purwanto

Pokok bahasan ini akan memberikan pengantar kepada saudara untuk mengkaji tentang hak anak berkebutuhan khusus berdasar pada peraturan perundangan. Untuk itu saudara diharapkan dapat mencermatinya dengan baik mengenai uraian dan ilustrasi yang ada. Selain itu diharapkan pula untuk membaca berbagai referansi lain yang relevan dengan konteks bahasan. Dengan demikian,  usai mengikuti pembelajaran ini saudara diharapkan mampu menjelaskan hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus.

 Pendahuluan

Ilustrasi

Seorang ibu mengantar Narni anaknya ke sebuah sekolah dasar negeri untuk mendaftarkan sebagai siswa baru di sekolah tersebut. Setelah memenuhi berbagai persyaratan administrasi maka Narni tercatat sebagai calon siswa sekolah, selanjutnya  Narni mengikuti tes pemeriksaan fisik dan diketahui jika Narni memiliki kelainan pada                       pendengarannya,           maka       dengan     tegas  sekolah                 menolak                              dan membatalkan Narni menjadi siswa sekolah, dengan alasan bahwa sekolah ini hanya untuk anak-anak yang normal. Dengan perasaan kecewa ibu Narni pergi menuju ke sekolah khusus atau SLB bagi anak-anak tunarungu untuk mendaftarkan Narni di sekolah khusus ini, tentu saja di sekolah khusus ini Narni dapat diterima sebagai siswa karena memang sesuai dengan keadaan/kondisi Narni. Namun harapan ibu Narni agar anaknya kelak dapat berprestasi dan mampu bersaing dengan anak-anak normal, serta dapat diterima di sekolah umum tidak eklusif.

Dari ilustrasi kejadian tersebut di atas sebenarnya semua manusia diciptakan sama hal ini sering didengungkan oleh berbagai pihak, tetapi dalam realita kehidupan terutama untuk anak-anak berkebutuhan khusus masih merupakan suatu perjuangan, walapun telah memasuki alam demokrasi yang menghargai segala perbedaan dan menjunjung tinggi semua hak warga negara. Meskipun dalam pembukaan undang- undang dasar ungkapan kalimat persamaan hak telah ditegaskan, namun diperlukan interprestasi persamaan hak memperoleh kesempatan. Hal ini mengandung arti kesempatan    memperoleh       pendidikan      bagi     setiap                      warga              negara,          yang   tidak membedakan-bedakan termasuk di dalamnya anak berkebutuhan khusus. Untuk itu perlu dikaji adakah hak-hak anak berkebutuhan khusus telah dituangkan dalam perangkat hukum perundangan?

Masih banyak permasalah tentang persamaan kesempatan memperoleh pendidikan yang  dipandang  deskriminatif  terhadap  anak-anak  berkebutuhan  khusus.  Masih sangat sedikit lembaga pendidikan yang diperuntukan bagi anak-anak berkebutuhan khusus berdasarkan data dari direktorat PSLB anak berkebutuhan khusus yang telah mendapatkan  layanan pendidikan baru 81.343 anak yang dilayani di sekolah khusus (SLB), sekolah inklusi dan percepatan belajar atau akselerasi, dari proyeksi jumlah anak berkebutuhan khusus  10% dari jumlah anak usia sekolah. Dengan adanya fakta data  tersebut  menggambarkan  adanya  berbagai  permasalahan  tentang  pendidikan anak berkebutuahan khusus, baik permasalahan tersebut datang dari masyarakat, pemerintah maupun penyandang berkebutuahan khusus dan keluarganya. Selama cara pandang terhadap anak berkebutuhan khusus, masih negatif maka pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus juga belum dapat memperoleh hak yang sama dengan masyarakat  lainnya.  Persamaan  hak  sebenarnya  telah  diatur  dengan  berbagai perangkat  perundangan  formal,  tetapi  permasalahannya  tidak  adanya  sangsi  yang jelas terhadap pelanggaran peraturan yang ada, sehingga masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang belum memperoleh haknya. Contoh sebuah keluarga yang mempunyai anak cacat, bila ada sensus penduduk akan memberikan data yang tidak benar yaitu menyatakan bahwa keluarganya tidak ada yang cacat, karena kecacatan dianggapnya sebagai sesutu yang memalukan atau aib keluarga. Sebenarnya keluarga tersebut telah melanggar hak akan keberadaan anak cacat itu sendiri.

Landasan Yuridis Formal

Hak-hak yang dimiliki anak berkebutuhan khusus berdasar pada landasan yuridis formal meliputi:

  1. UUD 1945 (Amandemen)

pasal 31

ayat (1) : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”

ayat (2) : “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”

  1. UU No. 20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional : Pasal 3

Pendidikan  Nasional  berfungsi  mengembangkan  kemampuan  dan  membentuk watak          serta             peradaban               bangsa    yang    bermartabat    dalam    dalam    rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pasal 5

Ayat: (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu

ayat  (2):  Warga  negara  yang  mempunyai  kelainan  fisik,  emosional,  mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus

ayat (3) : Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus

ayat (4) : Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pasal 32

ayat  (1):  Pendidikan  khusus  merupakan  merupakan  pendidikan  bagi  peserta peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental,  sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Ayat (2): Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana   sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.

  1. UU No. 23 tahun tahun 2002 tentang Perlindungan Perlindungan Anak

Pasal 48

Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.

Pasal 49

Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

 Pasal 50

Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 diarahkan pada :

  1. Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal.
  2. Pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
  3. Pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional dimana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradabanperadaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
  4. Persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggungjawab; dan
  5. Pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

 Pasal 51

Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.

Pasal 52

Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.

 Pasal 53

  1. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.
  2. Pertanggungjawaban pemerintah sebagaiman dimaksud dalam ayat (1)

termasuk pula mendorong masyarakat untuk berperan aktif.

  1. UU No. 4 1997 tentang Penyandang Cacat

Pasal (5 )

“ Setiap penyandang cacat mempunyai dan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan”.

  1. Deklarasi Bandung (Nasional) “ Indonesia Menuju Pendidikan Inklusif ” 8-14

Agustus 2004

  1. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkebutuhan khusus lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, , baik dalam bidang pendidikan, kesehatan  sosial,  ,kesejahteraan,  keamanan,  maupun bidang lainnya, sehingga menjadi generasi generasi penerus yang handal.
  1. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak anak berkebutuhan berkebutuhan khusus lainnya lainnya     sebagai    individu   yang          bermartabat,                untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupannya baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologis, hukum, politis maupun kultural

Dari berbagai perangkat perundangan yang telah ada tersebut ternyata masih belum menyadarkan masyarakat dan pelaku pendidikan memberikan hak memperoleh pendidikan yang sama yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Pemerintah melalui departemen pendidikan nasional mngeluarkan himbauan yaitu surat edaran dirjen Dikdasmen yaitu:

Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003 20 Januari

2003  perihal  Pendidikan  inklusi:  menyelenggarakan  dan  mengembangkan  di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari : SD, SMP, SMA, SMK.

Latihan

Setelah anda membaca teks materi bacaan diatas, untuk lebih memahaminya maka kerjakan tugas latihan berikut:

  1. Coba buatlah ilustrasi tentang persamaan hak memperoleh pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.
  2. Bagaimana jika  anak  berkebutuhan khusus  mendapatkan  layanan  pendidikan seperti anak normal.
  3. Coba anda gambarkan pelanggaran hak anak berkebutuhan khusus dalam memperoleh assesibilitas dalam pendidikan.

Rambu-rambu Jawaban Latihan

Untuk dapat mengerjakan latihan tersebut anda harus melakukan:

  1. Anda dapat  melakukan  kajian  pustaka  tentang  peraturan  perundangan  yang relevan.
  2. Anda dapat melakukan observasi di masyarakat dan sekolah inklusi.
  3. Coba anda  lakukan  wawancara  dan     diskusi  dengan  kelompok  penyandang berkebutuhan khusus yang ada di masyarakat.

Rangkuman

Keberadaan anak berkebutuhan khusus di masyarakat masih belum sepenuhnya dapat diterima, sehingga banyak hal yang menyangkut hak anak-anak berkebutuhan khusus belum dapat diporoleh, atau dengan kata lain masih terjadi deskriminasi terhadap anak-anak   berkebutuhan   khusus   baik   dalam   bidang   sosial,   hukum   maupun pendidikan. Banyak usaha telah dilakukan oleh berbagai pihak termasuk pemerintah dan gerakan masyarakat internasional yang peduli terhadap anak-anak berkebutuhan khusus yang melahirkan berbagai kesepakatan dan perangkat hukum perundangan yang mengikat. Adapun perjanjian dan kesepakatan serta hukum perundangan yang menaungi anak berkebutuhan khusus dapat dikemukakan sebagai berikut:

  • UUD 1945 (Amandemen)
  • UU No. 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  • UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  • UU No. 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
  • Peraturan Pemerintah  No.  43  Tahun  1998  tentang  Upaya  Kesejahteraan

Sosial Penyandang Cacat

  • Deklarasi Bandung tahun 2004 ”Indonesia menuju Pendidikan Inklusi”.
  • Deklarasi Salamanca
  • Dsb.

Dari berbagai peraturan perundangan dan kesepakatan yang ada tersebut telah mencakup hampir semua hak anak-anak berkebutuhan khusus, hanya yang menjadi permasalahan adalah pelanggaran terhadap hak-hak anak yang belum ada sanksinya.

TES FORMATIF 

 Pilihlah salah satu alternatif jawaban yang anda anggap paling benar

  1. Sebuah sekolah menolak menerima calon siswa yang mengalami/menderita tunanetra menurut anda sekolah tersebut melanggar:
  2. A. 31 UUD 45
  3. Ps. 27 UU SPN C. Ps. 5 UUD 45
  4. D. Ps 4 UU Penca
  1. Jika dalam sebuah keluarga terdapat anak cacat, tetapi dalam sensus tidak mencantumkan adanya anak yang cacat karena malu, maka sikap ini disebut dengan :
  2. A. Menerima
  3. Menolak
  4. Acceptable
  5. D. Protected
  1. Banyak pelanggaran hak-hak anak berkebutuhan khusus yang dilanggar oleh masyarakat dikarenakan:
  2. A. Tidak tahu
  3. Belum ada peraturannya
  4. Tidak adanya sanksi pelangaran
  5. D. Tidak perlu
  1. Ungkapan yang  menjamin  anak  berkelainan  dan     kebutuhan  khusus memperoleh akses pendidikan yang sama terdapat pada:
  2. A. Deklarasi Bandung B. Deklarasi  Surabaya C.  Dekalarasi London D.  Deklarasi Jakarta
  1. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, bunyi kalimat tersebut terdapat pada:
  2. A. Ps 5 ayat 1 UUSPN B. Ps 5 ayat 2 UUSPN
  1. Ps 5 ayat 3 UUSPN D. Ps 5 ayat 4 UUSPN
  1. Pendidikan bagi    anak-anak    berkebutuhan    khusus    yang    memiliki kemampuan   dan  bakat  istimewa,  memang  perlu  diakomodasi  oleh pemerintah, adapun aturan yang ada tercantum pada UUSPN:
  2. A. Ps 1
  3. Ps 5
  4. Ps 28
  5. D. Ps 33
  1. Suatu keluarga yang memiliki anak berkebutuhan khusus, tetapi dia tidak mau menyekolahkan anaknya dengan alasan tidak memiliki beaya maka keluarga tersebut melanggar, kecuali:
  2. A. Hak asasi
  3. Hak anak
  4. UU No. 23 Th. 2002
  5. D. UU No. 21 Tahun 1997
  1. Suatu sekolah dasar menerima siswa anak berkebutuhan khusus yang memiliki       kelainan ringan        dengan     jumlah   terbatas   dengan   alasan terbatasnya fasilitas dan tenaga pengajarnya, menurut anda apakah hal ini dibenarkan?
  1. A. Ya, itu proporsional
  2. Tidak, itu melanggar hak asasi
  3. Ya, sekolah berhak menolak calon siswa cacat

D.  Tidak, seharusnya semua anak diterima tidak dibedakan.

Jawaban Tes Formatif 

  1. A. Sesuai dengan bunyi ps 31 UUD 45
  2. B. Karena tidak mengakui keberadaan anak berkebutuhan khusus dalam keluarga
  3. C. Semua aturan perundangan tidak jelas adanya sanksi pelanggaran
  4. A. Sesuai dengan butir a deklarasi Bandung
  5. B. Sesuai dengan bunyi Ps 5 ayat 2 UUSPN
  6. B. Sesuai dengan ps 5 UUSPN
  1. D. UU No. 21 Tahun 1997 bukan tentang hak azasi maupun anak
  2. D. Menurut UUD 45 semua watga negara berhak memperoleh pendidikan dasar dan pemerintah membiayainya.

BACA JUGA:

HAKIKAT ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus

Jenis Anak Berkebutuhan Khusus

Faktor Penyebab Kelainan Anak Berkebutuhan Khusus

Hak-hak Yang Dimiliki Anak Berkebutuhan Khusus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *