Konsep Dasar Ekonomi Dan Koperasi, Serta Politik Dan Pemerintahan

Konsep Dasar Ekonomi Dan Koperasi, Serta Politik Dan Pemerintahan

S.P. Taneo

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dua aspek kehidupan lain yang wajib menjadi perhatian anda selaku mahasiswa dan guru IPS sekaligus selaku warga negara dan warga masyarakat, yaitu aspek ekonomi koperasi dan politik yang terus mengalami perkembangan dalam pembangunan jangka panjang, sektor ekonomi masih tetap mendapat prioritas utama. Sedangkan aspek politik yang menyangkut pemerintahan dan kenegaraan, stabilitas tidak dapat diabaikan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, perkembangan dan pengembangannya harus tetap diupayakan. Stabilitas tersebut, bukan berarti statis melainkan dinamik mengikuti perubahan serta perkembangan internal maupun eksternal global. Unit belajar 2.4 ini, akan menitik beratkan uraian dua aspek tersebut yang juga berkaitan dengan kehidupan perkoperasian dan pemerintahan yang nantinya mahasiswa atau guru memiliki kemampuan untuk menganalisa kebutuhan dengan menggunakan konsep dasar ekonomi dan politik yang dipahami.

  1. EKONOMI DAN KOPERASI

Pembahasan ekonomi sebagai salah satu bidang ilmu sosial akan dikaitkan dengan koperasi yang menurut undang-undang menjadi sokoguru perekonomian Indonesia. Tentu saja pembahasan kita tentang ekonomi sebagai bidang ilmu dengan konsep-konsep dasarnya, menjadi sorotan utama.

Berkenaan dengan ekonomi ini, Brown & Brown (1980:241) mengemukakan bahwa “ekonomi dapat didefinisikan sebagai studi tentang cara bagaimana manusia melalui pranata-pranata memanfaatkan keterbatasan sumber daya modal, sumber daya alam, dan tenaga kerja, memuaskan kebutuhan materinya”.

Sedangkan Earl E. Muntz (Fairchild, H.P. dkk.: 1982: 102) mengetengahkan bahwa “Ekonomi adalah suatu studi tentang cara bagaimana manusia mengorganisasikan sumber daya alam, kemampuan budaya, dan tenaga kerja menopang dan meningkatkan kesejahteraan materialnya”. Sementara itu, dengan cukup panjang, Gerarado P. Sicat dan H.W Arndt (1991: 3) mengemukakan: Ilmu ekonomi adalah suatu studi ilmiah yang mengkaji bagaimana orang perorangan dan kelompok-kelompok masyarakat menentukan pilihan. Manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Untuk memuaskan bermacam ragam keinginan tersebut, tersedia sumber daya yang dapat digunakan. Berbagai sumber daya ini tidak tersedia dengan bebas. Karenanya, sumber daya ini langka dan mempunyai berbagai kegunaan alternatif. Pilihan penggunaan dapat terjadi antara penggunaan sekarang (hari ini) dan penggunaan esok hari (masa depan). Selain itu, penggunaan sumber daya tersebut menimbulkan pula biaya dan manfaat maka diperlukan pertimbangan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Dari tiga batasan ilmu ekonomi tadi, dapat ditarik garis persamaan yaitu bahwa ilmu ekonomi merupakan suatu studi ilmiah mengenai “bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan materi”. Selanjutnya bahwa di sekitar manusia itu terdapat sumber daya yang mampu memenuhi kebutuhan tadi, namun penyediaannya terbatas, bahkan ada yang sifatnya langka. Sementara itu, kebutuhan materi manusia cenderung tidak terbatas. Bahkan dari sumber daya tersebut terbuka kemungkinan alternatif penggunaan tidak hanya terbatas pada kebutuhan pokok manusia. Untuk menghadapi hal tersebut diperlukan “pertimbangan efisiensi penggunaan sumberdaya”.

Hal inilah yang menjadi kajian Ilmu Ekonomi.

Mengenai apa yang didefinisikan di atas, Anda dapat mengamati dan menghayatinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal, fakta, dan masalah yang kita bersama alami sehari-hari tadi, dapat mengembangkan pemahaman tentang ekonomi.

Penduduk yang jumlahnya terus meningkat yang dapat Anda hayati sendiri dalam keluarga, di lingkungan para tetangga, di kota atau kabupaten sampai di tingkat negara. Semua penduduk, baik yang berusia lanjut, orang dewasa, para remaja, anakanak sampai bayi yang baru lahir, menurut pemenuhan kebutuhan, khususnya kebutuhan materi, paling tidak pangan, sandang dan papan (perumahan). Padahal sumber daya yang menjaminnya mulai dari lahan (areal tanah), pertanian, hutan, air dan sebangsanya ada dalam keterbatasan. Oleh karena itu, upaya ilmu ekonomi, pakar ekonomi, dan kita semua bagaimana mencari keseimbangan antara kebutuhan manusia yang cenderung meningkat kuantitas serta kualitasnya dengan kemampuan sumber daya menyediakannya. Belum lagi berbicara tentang “alternatif penggunaan dan pemanfaatan sumber daya” yang juga makin bervariasi. Tugas Anda selaku guru IPS, dan kita semua selaku guru, bagaimana memberikan pengertian, penghayatan serta kesadaran kepada peserta didik tentang kecenderungan masalah ekonomi, jika tiap orang tidak membatasi diri keutuhan sampai batas minimum menjamin kesejahteraan. Bagaimana mengembangkan upaya menahan diri dari hidup yang berlebih-lebihan, padahal kemampuan sumber daya ada dalam keterbatasan.

Untuk mengatur kesejahteraan rakyat, khususnya kesejahteraan ekonomi Bangsa Indonesia, telah diatur hitam di atas putih dalam Undang-Undang Dasar Pada Pasal 33 yang terdiri atas tiga ayat, yaitu:

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan;

2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;

3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dalam Pasal 33 ini juga tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggotaanggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Bangun perusahaan sesuai dengan itu ialah koperasi.

Secara konstitusional, perekonomian Indonesia itu mengutamakan rakyat banyak.

Namun kecenderungan yang dapat kita amati dan kita hayati menunjukkan keadaan yang lain. Beberapa gelintir keluarga makin hari makin kaya, sedangkan sebagian besar rakyat makin tidak berkemampuan, pemilikan lahan pertanian makin sempit, bahkan akan hilang sama sekali. Pemilikan rumah kecenderungannya makin kecil, mengingat harganya terus meningkat, sedangkan kemampuan daya beli sangat lemah.

Selanjutnya, sebelum kita membahas berbagai konsep dasar, lebih dahulu kita akan menyimak pengertian koperasi dari berbagai kalangan dan secara konstitusional ada dalam Undang-Undang Nomor 25/1992 tentang Perkoperasian dalam upaya memantapkan ekonomi keluarga. Berdasarkan undang-undang tersebut “koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”. Sedangkan International Cooperative Alliance (ICA) dalam buku The Cooperative Principleskarangan P.E. Weraman (A.A. Chaniago, Ch. Toweula dkk.: 1995:225) memberikan definisi:

Koperasi adalah kumpulan orang-orang atau badan hukum; yang bertujuan untuk perbaikan sosial ekonomi anggotanya melalui memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan berusaha bersama sating membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip-prinsip koperasi.

Berdasarkan tulisan Bapak Koperasi Indonesia, Dr. Mohammad Hatta, pada Hari Koperasi ke-1 tanggal 12 Juli 1951 (A.A. Chaniago, Ch Toweula dkk.: 1995:225) memberikan definisi: “Koperasi adalah bangun organisasi sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”.

Dari tiga batasan tadi dapat ditarik garis persamaan, yaitu bahwa koperasi adalah kegiatan ekonomi bersama dari para anggotanya, berasaskan kekeluargaan, kerakyatan, demi keuntungan bersama, dan tidak mengutamakan keuntungan ekonomi keluarga semata-mata, melainkan juga memperhatikan keuntungan sosial.

Namun demikian, sebagai suatu bentuk kegiatan usaha, memerlukan penanganan dan pengelolaan yang profesional. Hal inilah yang belum dipenuhi oleh kegiatan usaha ekonomi yang disebut koperasi. Oleh karena itu, masih banyak koperasi yang menjadi proyek kasihani yang menjadi anak angkat perusahaan besar, belum menunjukkan kemandirian. Kondisi yang demikian, menjadi masalah bagi koperasi sendiri sebagai kegiatan usaha ekonomi rakyat. Dengan demikian, menjadi panggilan bagi Anda selaku guru IPS bagaimana memikirkan dan melibatkan diri dalam kegiatan ekonomi tersebut, untuk meningkatkan kualitas usaha, tujuan menyejahterakan para anggota berdasarkan. asas kekeluargaan dan keuntungan sosial.

Ekonomi yang berasas kekeluargaan, yang menguasai hajat hidup orang banyak yang diarahkan pada kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya, telah tercantum dalam UUD 1945. Selanjutnya bagaimanakah kenyataannya hasil upaya ekonomi seperti itu dinikmati sebagian besar penduduk warga negara Indonesia, masih menuntut perjuangan. Hal inilah yang wajib menjadi kepedulian dan perjuangan kita bersama. Nusantara Indonesia tercinta bukan milik segelintir pengusaha raksasa, meskipun pada kenyataannya demikian, melainkan menjadi milik otentik seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan IPS wajib menggiring kesadaran, penghayatan dan kepedulian peserta didik terhadap hakikat ekonomi rakyat yang menjadi amanat UUD 1945.

Setelah kita memperhatikan batasan-batasan ekonomi dan koperasi, marilah kita mengamati konsep-konsep dasar yang menjadi kunci dua pokok persoalan yang erat kaitannya satu sama lain. Konsep-konsep dasar itu sebagai berikut.

  1. Kalangan sumber daya.
  2. Keterbatasan sumber daya.
  3. Kebutuhan yang tidak terbatas.
  4. Konsumsi-produksi-distribusi.
  5. Penawaran-permintaan.
  6. Kekeluargaan.
  7. Keuntungan ekonomi.
  8. Keuntungan social.
  1. Alternatif pemanfaatan sumber daya.
  2. Sumber daya alternatif.
  3. Sumber daya yang terbarukan.
  4. Sumber daya yang tidak terbarukan.
  5. Modal.
  6. Tenaga kerja.
  7. Pemuasan kebutuhan.
  8. Surplus-minus-keseimbangan.
  9. Efektif-efisien-produktif.
  10. Dan hal-hal lain yang dapat digali sendiri lebih jauh.

Sudah menjadi hukum alam bahwa segala sesuatu yang ada di permukaan bumi ini tidak merata. Di sesuatu kawasan terjadi kelebihan (surplus), sedangkan di kawasan lain terjadi kekurangan (minus) atau keterbatasan, bahkan di kawasan lainnya lagi terjadi kelangkaan sumber daya. Pada proses pemenuhan kebutuhan akan sumber daya tersebut terjadi kegiatan ekonomi yang dikenal sebagai perdagangan. Dalam memenuhi sampai mencapai kepuasan kebutuhan, manusia baik perorangan maupun kelompok, melakukan kegiatan produksi, menghasilkan sesuatu baik yang langsung dari sumber daya alam maupun melalui pengolahan lebih dahulu.

Proses produksi tadi memenuhi konsumsi yang selalu meningkat kualitas dan kuantitasnya. Konsumsi atau pemakai barang basil produksi itu, tidak selalu ada di satu kawasan, melainkan lebih banyak tersebar di berbagai kawasan. Oleh karena itu, untuk mencapai konsumen harus dilakukan pendistribusian. Produksi yang terus dilangsungkan, menimbulkan penawaran basil produksi tadi. Sedangkan konsumen melakukan permintaan atas hasil produksi tadi. Untuk sampai kepada konsumen harus dilakukan distribusi. Proses distribusi ini, selain menyampaikan barang kepada konsumen, juga melakukan proses penyeimbangan di antara yang kelebihan (surplus) dengan yang kekurangan (minus). Demikianlah proses dan kegiatan ekonomi berlangsung.

Kegairahan kegiatan ekonomi untuk para pelakunya, jika terdapat keuntungan yang diperoleh, ada nilai tambah dari kegiatan tadi. Dalam kehidupan ekonomi bangsa Indonesia yang ber-Pancasila, keuntungan itu tidak semata-mata keuntungan material atau keuntungan ekonomi, melainkan juga wajib memperhatikan keuntungan sosial. Keuntungan ini berarti keuntungan yang dirasakan semua pihak, baik itu oleh produsen maupun oleh konsumen. Dalam hal ini koperasi sebagai suatu badan usaha rakyat yang didukung oleh para anggotanya, mengutamakan keuntungan sosial ini. Tentu saja tidak berarti bahwa keuntungan material-ekonomi tidak diperhatikan. Bagaimanapun sebagai suatu badan usaha, hidup matinya badan usaha yang disebut koperasi ini juga dari keuntungan ekonomi ini, namun bukan hal yang terutama. Oleh karena itu, badan usaha yang berasaskan kekeluargaan ini untuk kelangsungan hidupnya, wajib dikelola secara profesional.

Pengurus koperasi yang sifatnya kekeluargaan ini, pengurusnya diangkat oleh para anggota pada rapat anggota. Namun berjalannya suatu badan usaha tidak dapat amatiran dalam anti oleh siapa saja yang bersedia bekerja dengan tidak memperhatikan kemampuan menjalankan usaha tadi. Badan pengurus bisa saja berasal dari anggota meskipun tidak memiliki keahlian berusaha secara ekonomi, namun perangkat kerja perusahaan, wajib dilakukan oleh orang-orang yang ahli dalam bidangnya sesuai dengan sifat badan usaha. Sedangkan yang mencirikan koperasi dengan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonominya, terutama dalam mempertahankan keuntungan sosial bagi seluruh anggota dan pengguna jasa koperasi, wajib menjadi acuan utama.

Modal dalam kegiatan usaha dan kegiatan ekonomi, tidak hanya terbatas pada alat produksi, gedung, lahan dan keuangan, namun paling utama terletak pada SDM

yang menjadi aset hidup kegiatan dan kehidupan ekonomi tersebut. Oleh karena itu, baik perusahaan milik negara, milik swasta ataupun milik rakyat dalam bentuk koperasi, dituntut adanya modal SDM yang bersikap mental wiraswasta. Orang yang berjiwa perwira yaitu berani, jujur, disiplin, mandiri dan bertanggung jawab. Orang atau orang-orang yang demikian yang dituntut menjadi modal utama dalam kegiatan berusaha dan kegiatan ekonomi Dengan dimilikinya orang-orang yang demikian, modal berupa alat produksi, keuangan dan sebagainya dapat digalang serta didatangkan. SDM yang demikian itulah yang masih langka di kalangan kita, umumnya di Indonesia dan khususnya di lingkungan koperasi. Oleh karena itu, menjadi tuntutan bagi Anda selaku guru IPS bagaimana membimbing, mengarahkan, membina dan mengembangkan peserta didik untuk bersikap mental wiraswasta bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Sumber daya alam, selain ada yang persediaannya terbatas dan langka, juga sifatnya tak terbarukan (non renewable resources). Oleh karena itu, pemakaian dan pemanfaatannya wajib didasarkan atas asas efektif untuk apa, serta efisien seberapa.

Wajib ada upaya penggunaan sumber daya yang demikian itu di utamakan bagi kepentingan yang betul-betul mendesak dan bagi kepentingan orang banyak.

Berkaitan dengan upaya tersebut, wajib diperhitungkan secara rinci berapa besar keperluannya, penghematan terhadap sumber daya yang tak terbarukan ini wajib dilakukan oleh semua pihak. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya tersebut mencapai kegunaan yang setinggi-tingginya dengan tingkat produktivitas optimal.

Penyalah-gunaan sumber daya, kelangkaan dan pemusnahannya, tidak hanya menimpa sumber daya yang tidak terbarukan, dapat juga menimpa sumber daya yang terbarukan (renewable resources). Penggunaan dan pemanfaatan sumber daya hayati yang tidak terkendali, pada tahap pertama terjadi penggunaan keragaman, yang selanjutnya memberikan peluang pada pelangkaan, yang akhirnya dapat menyebabkan terjadinya pemusnahan. Masalah ini telah dialami oleh jenis tumbuhtumbuhan dan hewan tertentu. Padahal, jenis-jenis tersebut memiliki fungsi ekologis mempertahankan keseimbangan ekosistem.

Kemajuan dan pemanfaatan kemajuan IPTEK dalam bidang produksi, telah pula menyebabkan terjadinya alternatif pemanfaatan dan penggunaan suatu jenis sumber daya. Sebagai contoh penggunaan dan pemanfaatan migas serta batu bara, tidak lagi hanya untuk bahan bakar, melainkan untuk pemanfaatan dan kepentingan yang meluas. Dengan proses petrokimia, minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan pakaian, ban kendaraan, kosmetik, obat-obatan, dan lain sebagainya.

Padahal, migas dan batu bara termasuk sumber daya alam yang tak terbarukan. Masalah ini wajib menjadi perhatian dan kepedulian Anda selaku guru IPS serta juga kepedulian dan perhatian kita semua untuk menyadarkan peserta didik dalam menggunakan serta memanfaatkan sumber daya alam yang tak terbarukan secara efektif, efisien sehingga produktivitasnya optimum.

Menurut pengkajian dan perhitungan Departemen Pertambangan dan Energi, cadangan mineral migas Indonesia sudah makin menipis. Menurut perhitungan tersebut, beberapa pancawarsa yang akan datang, Indonesia yang semula sebagai negara pengekspor migas dapat berubah menjadi pengimpor. Dapat dibayangkan dari sekarang, berapa mahalnya minyak bumi dan gas alam, bila barang tersebut merupakan barang impor. Padahal penggunaan minyak bumi untuk bahan bakar kendaraan bermotor makin meningkat, peningkatan tersebut selain karena kendaraannya saja yang makin besar jumlahnya, juga karena kemacetan lalu-lintas yang sukar diatasi di kota-kota besar.

Menghadapi keterbatasan, kelangkaan sampai pada tingkat habisnya sumber daya minyak bumi dan gas alam, wajib dipikirkan sumber daya alternatif, sumber daya pengganti migas. Indonesia memiliki sinar surya yang melimpah, arus ombak dan gelombang air laut yang tak kunjung berhenti, merupakan sumber daya alternatif yang belum dimanfaatkan. Untuk melaksanakan upaya pemanfaatan sumber daya alternatif, dituntut IPTEK yang tepat guna. Untuk memanfaatkan IPTEK tersebut, menuntut SDM yang handal menciptakan, mengembangkan dan mengelolanya. Oleh karena itu, peningkatan kemampuan dan kualitas SDM menjadi tuntutan. Secara kuantitatif, kita bangsa Indonesia memiliki keunggulan komparatif SDM (peringkat empat di dunia), namun secara kualitatif, SDM Indonesia belum memiliki keunggulan kompetitif. Oleh negara-negara kecil, seperti Singapura, Hongkong, Taiwan dan Korea Selatan saja kalah. Di sini, dunia pendidikan sangat ditantang dan dipanggil meningkatkan kualitas SDM ini. Angkatan kerja, tenaga kerja, dan SDM Indonesia pada umumnya, masih belum mampu menempatkan diri sebagai SDM yang berkeunggulan kompetitif, jangankan di tingkat global, di tingkat regional Asia saja masih lemah. Hal ini sekali lagi menjadi tantangan dunia pendidikan untuk menempatkan dan memfungsikan diri sebagai agen kemajuan bangsa serta negara.

Satu hal lagi yang tidak boleh dilupakan bagaimana Memberdayakan koperasi sebagai sokoguru perekonomian Indonesia. Mengentaskan koperasi menjadi badan usaha yang berdaya dari hanya sekadar “proyek kasihani”.

  1. POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Anda selaku warga negara dapat mengamati dan menghayati, bahwa kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa serta bernegara, tidak dapat dilepaskan dari dua aspek kehidupan sosial berpolitik dan berpemerintahan. Politik di sini, bukan politik dalam arti sempit, seperti politik praktis, melainkan politik dalam bernegara, berpemerintahan dan berwarga dunia. Dan kehidupan berpolitik dalam anti yang luas itu juga, tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahannya. Oleh karena itu, sebelum berbincang-bincang Iebih jauh, marilah kita telaah lebih dahulu anti politik sebagai bidang ilmu sosial, dan anti pemerintahan dalam konteks Ilmu Politik.

Secara singkat Mildred Parten (Fairchild, H.P., dkk.: 1982:224) mengemukakan bahwa ilmu politik adalah teori kiat dan praktik memerintah. Sedangkan Brown & Brown (1980:304) mengemukakan bahwa ilmu politik adalah proses dilaksanakannya kekuasaan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Di pihak yang lain, J. Barents (Miriam Budiardjo: 119:9), dalam ilmu politika mengemukakan definisi: Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari kehidupan negara …. yang merupakan bagian dari kehidupan masyarakat; Ilmu politik mempelajari negara-negara itu melakukan tugas-tugasnya. Akhirnya dapat dikemukakan di sini arti ilmu politik menurut Ossip K. Flechtheim (Miriam Budiardjo: 1991:11) dalam buku Fundamental of Political Science: “Ilmu Politik adalah ilmu sosial yang khusus mempelajari sifat dan tujuan dari negara sejauh negara merupakan organisasi kekuasaan, beserta sifat dan tujuan dari gejalagejala kekuasaan lain yang tak resmi, yang mempengaruhi negara”.

Dari empat definisi ilmu politik tadi dapat dikemukakan garis umum, yaitu bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan negara, mempelajari negara melakukan tugasnya mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tugas tersebut, mempelajari kekuatan kekuasaan sebagai penyelenggara negara, mempelajari kekuasaan memerintah negara. Dalam definisi-definisi tersebut, terdapat konsep-konsep kekuasaan, negara, pemerintahan, sifat dan tujuan negara. Dengan demikian, dalam konsep ilmu politik, tidak terpisahkan konsep-konsep dasar negara dan pemerintahan. Sesuai dengan judul Subunit 2 ini di antaranya membahas Ilmu Politik dan Pemerintahan maka pada pembahasan berikut ini akan diketengahkan pengertian pemerintahan.

Menurut Brown & Brown (1980:304), ‘Pemerintahan adalah semua aparat dan proses yang melaksanakan penyelenggaraan aktivitas negara’. Sedangkan menurut Charles J. Bushnell (Fairchild, ILP., dkk.: 1982:132) “Pemerintahan adalah organisasi penjelmaan suatu negara, pemerintahan adalah negara dalam penampilan praktisnya, pemerintahan sebagai suatu proses merupakan pelaksanaan fungsi negara dalam segala aspeknya”.

Dari dua acuan tentang pemerintahan, jelas yang dimaksud dengan pemerintahan itu tidak lain adalah penyelenggaraan, pelaksanaan kerja secara operasional suatu negara. Dengan kata lain, pemerintahan itu adalah aparat pelaksana negara. Oleh karena itu, tentu saja menyangkut tugas dan fungsi aparat serta instansi yang menyelenggarakan pekerjaan yang menjadi bahan kewajiban negara. Negara dengan pemerintahannya, melekat satu sama lain.

Setelah kita simak bersama apa dan bagaimana ilmu Politik serta pemerintahan itu, selanjutnya kita akan mengkaji konsep-konsep dasar kedua-duanya. Konsepkonsep dasar itu sebagai berikut:

  1. Kekuasaan,
  2. Negara,
  3. Undang-undang,
  4. Kabinet,
  5. Dewan Perwakilan Rakyat,
  6. Dewan Pertimbangan Agung,
  7. Mahkamah Agung,
  8. Kepemimpinan,
  9. Demokrasi,
  10. Wilayah,
  11. Kedaulatan rakyat,
  12. Otoriter,
  13. Monarki,
  14. Republik,
  1. Dan hal-hal lain yang dapat digali sendiri berdasarkan pengamatan serta pengalaman.

Anda dan kita semua selaku bangsa Indonesia, yakin bahwa Indonesia merupakan suatu negara. Bahwa kawasan yang kita tempati sejak lahir, dan diwariskan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi, adalah suatu negara yang disebut Negara Republik Indonesia. Bahwa Nusantara tercinta ini adalah negara karena memenuhi kriteria sebagai berikut.

  1. Memiliki Wilayah

Nusantara Indonesia kita ini merupakan wilayah daratan seluas 2.027.087 Km2 yang terdiri atas 17.656 pulau, dan yang dihuni penduduk kira-kira 3.000 pulau. Dengan demikian, masih banyak pulau yang belum berpenduduk secara tetap. Sedangkan luas perairan laut 6.090.163 Km2. Luas keseluruhan wilayah Nusantara 8.117.250 Km2. Kenyataan ini telah diakui oleh negara lain, paling tidak oleh negara-negara sahabat terdekat.

  1. Penduduk

Berdasarkan hasil sensus penduduk 1990, wilayah Indonesia berpenduduk 179.194.223 jiwa, dengan kepadatan 93, dan laju pertumbuhan per tahun 1,98.

Berdasarkan jumlahnya, Indonesia menempati peringkat empat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Dengan laju pertumbuhan 1,98 menurut rumus Nathankeifits, penduduk Indonesia akan menjadi berlipat dua dalam jangka waktu 35,35 tahun. Jadi jika pada tahun 1990 Indonesia

berpenduduk 179.194.223 jiwa maka pada tahun 2025 (1990 + 35) yang akan datang wilayah Indonesia akan berpenduduk 358.388.446 jiwa, merupakan jumlah yang besar. Hal tersebut menuntut perhatian dan kepedulian segala pihak, terutama dari tiap penduduk Indonesia sendiri.

  1. Berpemerintahan

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea keempat dinyatakan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undangundang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia.

Berdasarkan undang-undang, tegasnya Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia itu memiliki pemerintahan, yaitu Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

  1. Kedaulatan

Pada alinea keempat yang telah dikemukakan tadi, dalam kalimat itu selanjutnya dikemukakan “….yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan:

Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Dari rumusan alinea tadi telah tegas juga tentang kedaulatan negara, yang dinyatakan sebagai berkedaulatan rakyat. Dengan demikian, kedaulatan telah dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.

Konsep dasar yang berkaitan dengan Ilmu Politik yang dapat dikatakan sangat melekat adalah kekuasaan. Miriam Budiardjo (1991:35) mengemukakan:

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu”. Dalam hal penyelenggaraan negara atau pelaksanaan pemerintahan, kekuasaan ini dipegang oleh pemerintah yang dilaksanakan oleh dewan menteri atau kabinet yang diketuai oleh kepala pemerintahan atau kepala negara (perdana menteri, presiden). Kekuasaan di sini dapat dinyatakan juga sebagai kepemimpinan. Menurut Charles J. Bushnell (Fairchild. H.P., dkk.: 1982:174) paling tidak ada dua pengertian kepemimpinan, yaitu:

  1. Suatu proses situasi yang memberikan peluang kepada seseorang atau orangorang, karena kemampuannya memecahkan persoalan diikuti oleh kelompoknya, dan mampu mempengaruhi perilaku kelompok yang bersangkutan.
  1. Tindakan dari pengorganisasian dan pengarahan perhatian serta aktivitas sekelompok manusia, yang tergabung dalam suatu proyek atau perusahaan, oleh seseorang yang mengembangkan kerja sama, melalui pengamanan dan pemeliharaan keretaan yang disepakati sesuai dengan tujuan dan metode yang dikehendaki serta yang diadopsi oleh himpunan yang bersangkutan.

Berdasarkan dua pengertian di atas, kepemimpinan, kekuasaan, kenegaraan dan pemerintahan itu kait-mengait dalam suatu situasi dan proses dalam wadah yang disebut negara. Tinggal lagi bagaimana kepemimpinan dan kekuasaan itu dilaksanakan, apakah dalam suasana demokrasi ataukah otoriter. Jika mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 yaitu bahwa “…. suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat” maka kepemimpinannya itu

demokrasi, dan kekuatan ada di tangan rakyat, sesuai dengan pengertian demokrasi sendiri (Bahasa Yunani, demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa) berarti rakyat berkuasa atau kekuasaan di tangan rakyat, sedangkan kepala negara atau kepala pemerintahan, hanya mendapat wewenang dari rakyat.

Terselenggaranya suatu negara dengan baik, tertib, dan aman karena adanya peraturan yang disusun bersama, disepakati bersama serta dipatuhi bersama keberlakuannya. Bagi tingkat negara dan pemerintahan peraturan atau norma tersebut tersusun dalam bentuk undang-undang. Undang-undang yang menjadi pokok utama

atau induk dari segala peraturan, norma dan undang-undang adalah undang-undang dasar. Untuk Negara dan Pemerintah Indonesia, yang menjadi Undang-Undang pokok utama itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Segala tata cara, upacara, pengaturan dan penyelenggaraan bernegara serta berpemerintahan, telah ditentukan secara garis besar pada Undang-Undang Dasar 1945. Peraturan pelaksanaannya, terjabarkan dan terperincikan pada undang-undang, peraturan pemerintah, garis-garis besar haluan negara, peraturan daerah, dan demikian seterusnya. Hal yang demikian itu, wajib Anda pelajari, selain untuk. kepentingan sendiri, juga untuk kepentingan proses mengajar dan membelajarkan peserta didik yang menjadi tanggung jawab Anda serta tanggung jawab kita semua.

Demokrasi yang arti harafiahnya rakyat berkuasa atau kekuasaan di tangan rakyat, pada pelaksanaannya diserahkan kewenangannya kepada kepala negara dan atau kepada pemerintahan. Penyerahan kewenangan itu dilakukan melalui perwakilan rakyat yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tentu saja pemberian kewenangan itu juga melalui permusyawaratan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang tidak lain adalah para anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan daerah.

Demikianlah konsep-konsep dasar Ilmu Ekonomi dan Koperasi serta konsepkonsep dasar Ilmu Politik dan Pemerintahan.

LATIHAN

Untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai Subunit 3 mengenai konsep dasar ekonomi dan koperasi serta politik dan pemerintahan. Silahkan Anda mengerjakan latihan berikut ini:

  1. Suatu jenis usaha, hidup-matinya sangat dipengaruhi oleh keuntungan ekonomi yang diperoleh. Namun, pada pelaksanaan kegiatan koperasi, pertimbangan keuntungan tidak semata-mata keuntungan ekonomi, melainkan wajib pula memperhatikan keuntungan sosial. Atas dasar pernyataan tadi, cobalah Anda jelaskan pertimbangan dan alasan mengapa demikian keadaannya!
  1. Dalam kehidupan manusia bermasyarakat, ada dua hal yang dapat dikatakan

saling bertentangan, yaitu di satu pihak kebutuhan manusia cenderung tidak

terbatas, namun di pihak lain persediaan sumber daya ada keterbatasan,

bahkan ada yang langka. Cobalah Anda jelaskan masalah yang timbul akibat

kesenjangan tadi, dan upaya-upaya apakah yang dapat menyeimbangkan

antara penyediaan dan persediaan sumber daya dengan konsumsi manusia terhadap sumber daya tersebut!

  1. Bagi suatu negara, perekonomian menjadi tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan. Cobalah Anda jelaskan hal tersebut! Dalam penyelenggaraan pemerintah suatu negara, menyangkut aspek politik yang luas. Cobalah Anda uraikan aspek-aspek politik yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintah tadi!
  1. Antara kekuasaan dan kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintah, tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, cobalah Anda jelaskan keterkaitan tersebut!

RAMBU-RAMBU JAWABAN LATIHAN

Persoalan yang tercantum pada latihan di atas, tidak disediakan rambu jawabannya. Oleh karena itu, anda harus menggali jawaban sendiri atau dengan sesama mahasiswa dan bahkan dengan dosen kunjung untuk memperoleh jawaban atas persoalan-persoalan di atas. Anda dipersilahkan melakukannya.

RANGKUMAN

Persediaan dan penyediaan sumber daya ada keterbatasan, bahkan ada yang langkah secara alamiah. Di pihak lain, pemenuhan kebutuhan oleh manusia cenderung tak terbatas. Oleh karena itu, dalam kenyataan terjadi asas efektif, efisien dan produktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi salah satu landasan yang wajib mendapat perhatian segala pihak secara serius. Sesuai dengan apa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, salah satu asas perekonomian yang cocok dengan kehidupan bangsa Indonesia yang ber-Pancasila adalah kekeluargaan. Oleh karena itu, koperasi merupakan salah satu kegiatan usaha yang dapat menjamin kehidupan masyarakat banyak di. Indonesia. Namun demikian, penyelenggaraan, penanganan dan pengelolaannya masih menuntut SDM yang profesional. Dengan demikian, untuk mencapai keberhasilan dan tujuan koperasi yang optimal, wajib diperhatikan persyaratan SDM pengelolanya.

Ilmu Politik sebagai salah satu bidang ilmu sosial, ruang lingkup kajiannya adalah penyelenggaraan kehidupan negara dan pelaksanaan pemerintahan dengan seluk-beluk serta persoalannya. Oleh karena itu, untuk memahami dan menghayati proses penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk mampu menjadi warga negara yang baik, wajib mempelajari dasar-dasar ilmu politik.

Pemerintahan sebagai aparat penyelenggaraan kehidupan negara, menyangkut penangkat-perangkat kekuasaan, kepemimpinan, perundang-undangan, dan kelembagaan. Untuk memahami hakikat pemerintahan dengan segala kegiatan dan persoalannya, kita wajib mempelajari konsep-konsep dasar Ilmu Politik dan Pemerintahan.

TES FORMATIF 

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

  1. Dalam upaya memberdayakan perekonomian rakyat berwadahkan koperasi, wajib memperhatikan keuntungan sosial, artinya ….
  1. kepentingan masyarakat menjadi tujuan utama, sedangkan kepentingan badan usaha dapat diabaikan
  1. mengupayakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat anggota dengan kepentingan badan usahanya
  1. kemajuan dan perkembangan koperasi sebagai badan usaha menjadi tujuan utama
  1. keuntungan keluarga dan kekeluargaan menjadi tujuan utama
  2. Dalam penerapannya, Ilmu Ekonomi berupaya mengurangi kesenjangan antara

keterbatasan sumber daya di satu pihak dengan ketidakterbatasan pemenuhan kebutuhan oleh manusia di pihak lain. Upaya kegiatan ekonomi berlandaskan asas efektif dalam proses produksi diarahkan pada ….

  1. penghematan daya dan dana
  2. penyesuaian secara tepat pengorbanan dengan hasil
  3. memperoleh hasil yang setinggi-tingginya
  4. menghambat konsumsi yang berlebihan
  5. Penerapan IPTEK yang makin maju dalam proses kegiatan ekonomi, muncul pengembangan konsep pemanfaatan alternatif sumber daya, maksudnya yaitu ….
  1. diversifikasi penggunaan sumber daya
  2. pemanfaatan sumber daya pengganti
  3. suatu jenis sumber daya dimanfaatkan untuk beragam barang
  4. keragaman sumber daya dan keanekaragaman pemanfaatannya
  5. Yang menjadi kriteria suatu negara yang menjadi pembatas kekuasaan terhadap kekuasaan negara tetangga, terletak pada ….
  1. wilayahnya
  2. penduduknya
  3. pemerintahannya
  4. kedaulatannya
  1. Lembaga Tinggi Negara yang memberikan nasehat atas kebijaksanaan presiden menyelenggarakan pemerintahan, yaitu ….
  1. Dewan Perwakilan Rakyat
  2. Mahkamah Agung
  3. Jaksa Agung
  4. Dewan Pertimbangan Agung
  5. Ditinjau dari ilmu politik, kekuasaan tertinggi penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis terletak pada ….
  1. kemantapan undang-undang yang mengaturnya
  2. anggotata kabinet yang berkemampuan profesional
  3. kepercayaan rakyat yang memberikan wewenang
  4. kemampuan birokrasi penyelenggara
  5. Kebijaksanaan negara sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, terletak pada ….
  1. Dewan Perwakilan Rakyat
  2. Dewan Menteri atau Kabinet
  3. Undang-undang Dasar yang berlaku
  4. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan
  5. Koperasi merupakan badan usaha bersama berasaskan kekeluargaan yang terdiri

atas pengurus, anggota, dan badan pemeriksa. Kekuasaan tertinggi dalam

penyelenggaraan koperasi itu terletak pada tangan ….

  1. rapat pengurus
  2. rapat anggota
  3. rapat badan pemeriksa
  4. rapat pengurus dan badan pemeriksa
  5. Meskipun koperasi bukan badan usaha milik perorangan, namun para pengelolanya sangat diharapkan memiliki sikap mental wiraswasta yang tercermin dari perilakunya yang….
  1. mandiri namun mampu bekerja sama
  2. mandiri dan mengutamakan kepentingan sendiri
  3. mandiri dan mampu mengisolasi diri
  4. mandiri dalam arti tidak memerlukan bantuan dari pihak mana pun
  1. Ilmu politik sebagai salah satu bidang ilmu sosial, memiliki karakteristik tertentu dalam lingkup kajiannya, terutama tertuju pada ….
  1. negara sebagai ruang hidup
  2. negara sebagai lembaga kesejahteraan masyarakat
  3. negara sebagai penyelenggara kekuasaan
  4. negara sebagai orgarisasi yang tumbuh berkembang

Cocokkanlah jawaban Anda dengan Kunci Jawaban Tes Formatif

Kunci Jawaban

TES FORMATIF

  1. B 6. C
  2. B 7. C
  3. C 8. B
  4. A 9. A
  5. D 10. C

Baca Juga:

KONSEP DASAR ILMU-ILMU SOSIAL

Konsep Dasar Geografi Dan Sejarah

Konsep Dasar Antropologi, Sosiologi Dan Psikologi Sosial

Konsep Dasar Ekonomi Dan Koperasi, Serta Politik Dan Pemerintahan

 

2 thoughts on “Konsep Dasar Ekonomi Dan Koperasi, Serta Politik Dan Pemerintahan”

    1. Wah, tanggapan tentang MLM ya. Coba yang lain jawab ya, karena aku kurang mengerti.

      Kalo yang aku inget tentang MLM, ya ini: takkan sempurna hidup seseorang sebelum dia di-prospek oleh MLM.

      Hahahaha,.. aku pernah bilang gitu sama orang yang mencoba memprospek aku. Dan dia bilang (dengan mimik wajah kesal), “takkan sempurna hidup seseorang sebelum masuk MLM dan berhasil.”

      “Mantap”, kubilang sambil senyum. OK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *